Menkeu Purbaya Ungkap Aturan Fiskal Akan Dilonggarkan, Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja Dikejar

PURWAKARTA ONLINE - Setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) RI oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025, Purbaya Yudhi Sadewa langsung tancap gas.

Sehari setelah pelantikan, ia langsung mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden dan beberapa menteri lainnya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo memberikan arahan khusus terkait percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu strategi utama yang disepakati dalam ratas adalah pelonggaran aturan fiskal.

Baca Juga: Generasi Muda Terancam, Peredaran Narkoba di Purwakarta Tembus Sekolah dan Lingkungan Sosial

Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah ingin mempercepat pembangunan dan mendorong peran sektor swasta agar roda ekonomi nasional bergerak lebih cepat.

“Pak Presiden dan beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunan cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang,” ungkap Purbaya saat berbicara dengan media, Selasa (9/9/2025).

Walau pelonggaran menjadi salah satu opsi, pemerintah tetap berpegang pada aturan yang berlaku.

Purbaya menegaskan bahwa batas defisit APBN tetap dikunci pada angka maksimal 3 persen, sesuai amanat undang-undang.

Baca Juga: Purwakarta vs Narkoba! Polisi Bergerak, Masyarakat Jadi Garda Terdepan

“Sementara terikat undang-undang kan, kita ikuti undang-undang yang ada, batasnya 3 persen,” jelasnya.

Artinya, strategi pelonggaran fiskal akan dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan anggaran dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Menurut Purbaya, tekanan ekonomi saat ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya kalangan terbatas. Hal ini terlihat dari berbagai dinamika sosial dan tekanan terhadap sektor riil.

“Ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya, mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan,” ujarnya blak-blakan.