Sosok Abdul Halim Iskandar: Dari Jombang ke Panggung Nasional, Jejak Kontroversial Sang Arsitek Desa yang Kini Duduk di Senayan!

PURWAKARTA ONLINE - Nama Abdul Halim Iskandar mungkin tak sefamiliar sang adik, Muhaimin Iskandar, di telinga sebagian besar masyarakat Purwakarta.

Namun, siapa sangka, pria kelahiran Jombang, 14 Juli 1962 ini adalah sosok sentral yang selama lima tahun terakhir mengguncang peta pembangunan di ribuan desa seluruh Indonesia.

Jabatan mentereng sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) di kabinet Presiden Joko Widodo periode 2019-2024, bukanlah sekadar formalitas belaka.

Di balik sosoknya yang tenang, tersimpan ambisi besar dan sepak terjang yang tak jarang menuai kontroversi.

Baca Juga: Misteri Tahi Lalat Segitiga, Antara Mitos Keturunan Raja dan Risiko Kesehatan yang Diabaikan

Lahir dan besar di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai cicit dari tokoh kharismatik Bisri Syansuri, darah politik agaknya memang mengalir deras dalam nadinya.

Kakak kandung dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, ini memulai karir politiknya dari bawah.

Bayangkan saja, dari Ketua DPC PKB Jombang pada tahun 1999, ia perlahan namun pasti menapaki tangga kekuasaan hingga akhirnya menduduki kursi Menteri.

Namun, perjalanan mulus itu tentu saja tak tanpa riak. Sebagai Mendes PDTT, Abdul Halim memiliki kekuasaan yang luar biasa dalam mengelola anggaran Dana Desa yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.

Baca Juga: Film 'Logistics', Eksperimen Sinema 857 Jam yang Mengubah Pandangan

Di sinilah aroma kontroversi mulai menyeruak. Meskipun di bawah kepemimpinannya, tak sedikit desa yang merasakan dampak positif pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal, isu mengenai transparansi dan efektivitas pemanfaatan Dana Desa tak jarang menjadi sorotan tajam.

Muncul berbagai pertanyaan, benarkah Dana Desa telah sepenuhnya sampai ke tangan yang tepat dan digunakan sesuai peruntukannya?

Apakah program-program yang digagas benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat desa, atau justru menjadi proyek mercusuar yang minim manfaat jangka panjang?

Inilah pertanyaan-pertanyaan yang hingga kini masih menjadi perdebatan hangat di kalangan pengamat dan aktivis pembangunan desa.