Prabowo Tetap Jadi Sorotan, Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Pemungutan Suara Ulang

Purwakarta Online – Perseteruan terkait hasil Pilpres 2024 masih menjadi pusat perhatian publik.

Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat tidak menyetujui pembatalan penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilu 2024.

Menurut survei yang dilakukan pada tanggal 4-5 April 2024 dengan melibatkan 1.201 responden menggunakan metode random digit dialing (RDD), sebanyak 63,4 persen dari total responden tidak setuju dengan pembatalan penetapan tersebut.

Tak hanya itu, 68,6 persen juga menolak adanya pemungutan suara ulang tanpa pasangan tersebut.

Baca Juga: Kisah Emak-Emak Pengemis Viral, Perjuangan Hidup di Balik Rekaman Viral

"Dengan angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa hampir 69 persen dari masyarakat secara keseluruhan menolak langkah-langkah yang mengarah pada pembatalan pasangan Prabowo-Gibran," ungkap Direktur Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi dalam konferensi persnya pada Minggu (21/4/2024).

Survei tersebut juga mencatat bahwa sebanyak 47,8 persen dari responden mengetahui hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil pemilu 2024, dan 73,8 persen dari mereka percaya pada keputusan tersebut.

Burhanudin juga menyoroti tingginya tingkat keyakinan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).

"Terkait sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 di MK, sekitar 52,6 persen responden mengetahuinya, dan 71,8 persen mayoritas warga percaya bahwa MK akan mengeluarkan putusan yang adil terkait perselisihan tersebut," jelasnya.

Baca Juga: Arief Rosyid Mewakili Indonesia di Beijing International Film Festival 2024: Menyuarakan Potensi Perfilman Tanah Air

Dengan margin of error sebesar ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, survei ini mengindikasikan pandangan mayoritas masyarakat terkait kontroversi hasil Pilpres 2024.

Meski demikian, dinamika politik tanah air terus menjadi sorotan utama, khususnya dalam menanggapi perubahan dan perdebatan terkait hasil-hasil pemilu yang memengaruhi arah masa depan bangsa.***