Dua Sayap Gerindra, SATRI dan TIDAR Terus Dorong Gibran jadi Cawapres Prabowo

PurwakartaOnline.com - Gelombang politik mengenai Pilpres 2024 terus menghangat, dan salah satu perkembangan menarik adalah dorongan kuat dari sejumlah pengurus Partai Gerindra, hingga organisasi sayapnya, untuk melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Gerindra berusaha memastikan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang juga ayah Gibran, dalam Pilpres mendatang.

Usulan nama Gibran sebagai cawapres Prabowo bermula dari kalangan relawan, khususnya Projo Jawa Timur, yang sepakat mengusulkan Prabowo sebagai calon presiden dan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Usulan tersebut kemudian merembet ke beberapa pengurus daerah Gerindra, termasuk DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan, DPC Partai Gerindra Jakarta Timur, Cianjur, dan Malang.

Organisasi sayap Gerindra, seperti Satuan Relawan Indonesia Raya (Satri) hingga Tunas Indonesia Raya (Tidar), juga turut mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo.

Baca Juga: Profil VO, Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung yang Ngamar dengan Dosen

Sementara elite Gerindra, termasuk Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Prabowo sendiri, terbuka dengan usulan ini.

Mereka menekankan bahwa aspirasi rakyat akan menjadi faktor penentu.

"Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut Gibran sebagai 'opsi yang paling penting' dalam bursa cawapres Prabowo," kata Fadli Zon.

Prabowo sendiri menyatakan bahwa kursi cawapres akan dibahas bersama rekan-rekan dalam koalisi, dan kehendak rakyat akan menjadi patokan utama.

Hal ini menunjukkan kesiapan Gerindra untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalam pemilihan cawapres.

Baca Juga: Tragedi Cipunagara Subang: Ibu Kandung Bunuh Anak Sendiri, Muhamad Rauf

Namun, antusiasme partai-partai Koalisi Indonesia Maju terhadap Gibran tidak sebesar yang diharapkan.

Partai Golkar masih mendukung Airlangga Hartarto sebagai cawapres, dan mereka juga menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penurunan syarat usia cawapres menjadi 35 tahun.