Akuisisi BTN Syariah, Wapres: tunda, sistem belum siap!

Purwakarta Online - Sepak terjang Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin sudah sangat lama dalam dunia ekonomi syariah di Indonesia.

Bahkan Ma’ruf Amin menyandang gelar Doktor Honoris Causa pada bidang Hukum Ekonomi Syariah dari Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2012.

Perhatiannya kini semakin besar terhadap ekonomi dan perbankan syariah, mengingat jabatannya sebagai orang nomor 2 di Indonesia.

Terbaru, Wapres Mar'uf Amin menyatakan dirinya akan mendiskusikan kembali terkait rencana penggabungan atau akuisisi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk oleh bank pelat merah lain.

Sebagaimana ditulis Digitalbank.id pada artikel yang berjudul Wapres Ma'ruf Amin minta rencana akuisisi BTN Syariah ditunda, dinyatakan Ma'ruf Amin menyusul masukan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) terkait pentingnya peran Bank BTN dalam mendukung ekosistem perumahan, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Kalau pun ada penggabungan, sistemnya belum siap. Kalau sistemnya belum siap, rencana penggabungan ini juga harus memperhitungkan konsistensi dan kelancaran penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR. Selain itu, harus ada pembahasan secara tuntas agar penyaluran KPR subsidi tidak terhambat," ujar Wapres Ma’ruf Amin, saat menerima Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dan DPP REI di Jakarta, Selasa (24/5).

Baca Juga: Ormas Islam Singapura pandang UAS bertentangan dengan nilai Islam!

Baca Juga: Catat! Begini Cara Menghitung PPN Transaksi Uang Elekronik

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida; Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan Syariah, Doddy Thahir; dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Bidang Perbankan Syariah, Royzani Sjachril.

Lebih lanjut Wapres Ma'ruf Amin menegaskan, sebelum adanya akuisisi Bank BTN Syariah oleh Bank BUMN lainnya, harus ada perbaikan dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya.

"Pertimbangannya, demi keberlanjutan pengadaan perumahan, khususnya rumah subsidi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo juga mengamanatkan terselenggaranya program penyediaan hunian bersubsidi."

Baca Juga: 18 Daftar penembakan massal di negara Polisi Dunia dalam 5 tahun terakhir!

Baca Juga: Mau Kuliah di Luar Negeri? Daftar BIM Sekarang!

Lebih lanjut Ma’ruf mengatakan, pihaknya akan menyampaikan persoalan Bank BTN Syariah ini kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

"Memang tidak semudah itu menggabungkan BTN Syariah ke bank BUMN lainnya, terutama menyangkut konsistensi penyediaan KPR rumah bersubsidi," katanya.