Denny Indrayana Tuding Presiden dan DPR Langgar Konstitusi dengan Pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU!

- Rabu, 22 Maret 2023 | 10:32 WIB
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM), Denny Indrayana (Ist)
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM), Denny Indrayana (Ist)

PURWAKARTA ONLINE - Seorang Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, mengecam pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Menurutnya, tindakan ini merupakan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden dan DPR secara bersama-sama.

Denny menegaskan bahwa Perppu Ciptaker telah cacat sejak awal karena tidak dapat memenuhi syarat konstitusional kegentingan yang memaksa.

Baca Juga: Tingkat Hunian Hotel Naik Selama Perayaan Nyepi di Bali: Potensi Objek Wisata Religi yang Menarik!

 

Pengesahan UU Cipta kerja oleh DPR RI dinilai oleh Denny Indrayana telah melecehkan institusi
Pengesahan UU Cipta kerja oleh DPR RI dinilai oleh Denny Indrayana telah melecehkan institusi (tangkapan layar instagram @dennyindrayana99)

Selain itu, ia juga meragukan independensi dan integritas hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan masalah konstitusional.

Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa peninjauan ulang konstitusional harus dilakukan oleh MK dan menekankan pentingnya mematuhi syarat-syarat konstitusional agar dapat mempertahankan kewibawaan institusionalnya.

Denny juga menilai bahwa MK tidak akan berani membatalkan Perppu Ciptaker karena mayoritas hakim konstitusinya telah dikendalikan oleh kepentingan non-konstitusional.

Baca Juga: Sambut Ramadhan 2023 dengan Meriah: Jadwal dan Link Live Streaming Sidang Isbat Awal Ramadhan 1444 H!

Denny Indrayana menilai ada tiga hal yang dilanggar terkait disahkannya UU Cipta kerja
Denny Indrayana menilai ada tiga hal yang dilanggar terkait disahkannya UU Cipta kerja (tangkapan layar instagram @dennyindrayana99)

Pada saat yang sama, DPR RI telah mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang, meskipun hanya disetujui oleh tujuh dan sembilan fraksi yang hadir dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.

Meskipun Fraksi PKS dan Partai Demokrat menolak pengesahan ini, Ketua DPD RI Puan Maharani tetap melanjutkan pengesahan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang.***

Editor: Enjang Sugianto

Sumber: Dari Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X