Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat, Istana Tegaskan APBN Tak Akan Tanggung Beban Whoosh

“Kalau semua diserahkan ke pemerintah, nanti keuntungannya ke swasta tapi bebannya ke negara. Harus ada batas yang jelas antara urusan swasta dan pemerintah,” ujarnya.

 Baca Juga: Utang Rp1,5 Juta Jadi Awal Tragedi! Fakta Baru di Kasus Pembunuhan Dina Oktaviani, Tragedi Jembatan Merah Purwakarta

Dua Opsi dari Danantara

Sementara itu, BPI Danantara telah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pertama, melalui penyertaan modal tambahan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Kedua, menyerahkan aset infrastruktur proyek kepada pemerintah.

Sebagai informasi, proyek Whoosh dibiayai 75 persen dari pinjaman China Development Bank dan sisanya berasal dari modal konsorsium BUMN Indonesia, yakni KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Proyek yang menjadi simbol kerja sama Indonesia-China itu memang membawa perubahan besar dalam transportasi publik, namun juga meninggalkan beban keuangan yang signifikan.

 Baca Juga: Granada Lakeside Jatiluhur, 'Raja Ampatnya Jawa Barat' yang Bikin Wisata Purwakarta Naik Kelas

Pemerintah Cari Jalan Tengah

Meski terdapat perbedaan pandangan antara Kemenkeu dan Istana, keduanya sepakat bahwa proyek Whoosh tidak boleh berhenti.

Menurut Prasetyo Hadi, proyek ini adalah bagian dari visi besar pembangunan transportasi nasional yang perlu dijaga keberlanjutannya.

“Kita ingin proyek ini berkembang, tidak hanya berhenti di Bandung. Kita sedang berpikir untuk memperluas hingga Jakarta–Surabaya,” ujarnya.

Pernyataan Prasetyo menunjukkan bahwa pemerintah masih optimistis terhadap potensi ekonomi dari jalur cepat ini, sembari tetap menjaga kesehatan fiskal negara.

 Baca Juga: BRI Hadirkan Konser Babyface di Jakarta, Nikmati Diskon 25% Tiket Melalui Aplikasi BRImo

Simbol Kemajuan, Tantangan Baru