Prabowo Gerebek 6 Smelter Ilegal di Bangka Belitung, Bongkar Kerugian Negara Rp300 Triliun!

Angka fantastis ini membuka mata publik tentang betapa besar potensi ekonomi yang bocor akibat penambangan ilegal di Indonesia, khususnya di wilayah kaya sumber daya seperti Bangka Belitung.

Apresiasi untuk Aparat Penegak Hukum

Dalam kunjungannya, Prabowo juga memberikan apresiasi khusus kepada aparat penegak hukum yang telah bergerak cepat mengamankan aset negara.

“Saya ucapkan terima kasih kepada aparat: Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini,” ucapnya.

Baca Juga: Purwakarta Mulai Terapkan PPPK Paruh Waktu, Gaji Sesuai UMP dan Jam Kerja Lebih Fleksibel

Prabowo menilai kolaborasi antara Kejaksaan Agung, TNI, Bakamla, dan Bea Cukai menjadi contoh konkret bahwa penegakan hukum bisa berjalan efektif bila dijalankan dengan keseriusan lintas lembaga.

Pemerintah Bertekad Basmi Illegal Mining

Kunjungan Prabowo ini bukan hanya seremoni, tapi menjadi simbol komitmen pemerintahan baru untuk menata ulang tata kelola sumber daya alam.

“Pemerintah serius, sudah bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan, dan kita tidak pandang siapa-siapa di sini,” tegas Prabowo menutup pernyataannya.

Langkah penyitaan enam smelter ilegal ini diyakini menjadi peringatan keras bagi pelaku tambang tanpa izin di seluruh Indonesia.

Baca Juga: BRI (BBRI) Catat Pertumbuhan Kredit Konsumer 10,65% di Agustus 2025, Dorong Ekonomi Nasional

Penegakan Hukum Demi Keadilan dan Kedaulatan Sumber Daya Alam

Kasus smelter ilegal Bangka Belitung menjadi pelajaran penting bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, pemerintah berjanji untuk mengembalikan hasil bumi kepada rakyat.

Jika langkah tegas ini berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menyelamatkan ratusan triliun rupiah setiap tahun, dana yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.