Prabowo Gerebek 6 Smelter Ilegal di Bangka Belitung, Bongkar Kerugian Negara Rp300 Triliun!

Prabowo Saksikan Langsung Penyitaan 6 Smelter Ilegal di Bangka Belitung: Kita Tak Pandang Bulu!

PURWAKARTA ONLINE, Bangka Belitung - Suasana di Bangka Belitung mendadak tegang, Senin (6/10), ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turun langsung ke lapangan menyaksikan penyitaan enam smelter ilegal yang diduga merugikan negara hingga Rp300 triliun.

Langkah ini menjadi sinyal tegas dari pemerintahan baru bahwa penegakan hukum di sektor pertambangan tak lagi bisa main-main.

“Pagi hari ini saya ke Bangka tadi bersama-sama, kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum. Ini adalah tambang tanpa izin di kawasan PT Timah,” ujar Prabowo di lokasi.

Baca Juga: One Piece Episode 1146 Kapan Tayang? Ini Jadwal Rilis dan Alasan Penundaannya

Tambang Tanpa Izin dan Tumpukan Logam Miliaran Dolar

Enam smelter ilegal itu diketahui beroperasi di wilayah konsesi PT Timah tanpa izin resmi. Ketika aparat gabungan melakukan penyitaan, mereka menemukan pemandangan yang mencengangkan, tumpukan logam timah dan tanah jarang (rare earth) yang nilainya luar biasa besar.

“Di tempat-tempat smelter itu, kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam hingga tujuh triliun rupiah. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang, yaitu monasit,” jelas Prabowo.

Berdasarkan data di lapangan, tanah jarang monasit yang ditemukan mencapai 40 ribu ton.

Dengan harga pasar global sekitar 200 ribu dolar AS per ton, potensi kerugian negara dari monasit saja bisa menembus Rp128 triliun.

Baca Juga: Taman Lembah Dewata, “Mini Bali” di Lembang Bandung yang Lagi Hits dan Instagramable

Kerugian Negara Mencapai Rp300 Triliun

Presiden Prabowo menegaskan bahwa jika seluruh aktivitas ilegal ini dihitung secara keseluruhan, mulai dari timah hingga tanah jarang, kerugian negara mencapai Rp300 triliun.

“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja. Kerugian negara total 300 triliun rupiah. Ini kita hentikan,” tegasnya.