Bapenda Purwakarta Alokasikan Anggaran Tak Masuk Akal: Biaya Sewa Printer Capai Rp100 Juta!

Artikel ini membahas tentang alokasi anggaran yang tak masuk akal di APBD 2023 Kabupaten Purwakarta, di mana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat menghabiskan anggaran hingga Rp 100 juta hanya untuk menyewa printer. Artikel ini juga menyoroti reaksi masyarakat dan aktivis terhadap penggunaan anggaran yang dianggap tidak mendesak dan tidak untuk kepentingan umum.

PURWAKARTA ONLINE - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta diketahui mengalokasikan anggaran besar di APBD 2023 untuk kegiatan yang dianggap tidak masuk akal.

Contohnya, penggunaan anggaran sebesar Rp 100 juta hanya untuk menyewa printer, yang dianggap tidak mendesak dan tidak bermanfaat untuk umum.

Baca Juga: Alokasi Anggaran APBD 2023 Kabupaten Purwakarta yang Tak Masuk Akal: Sewa Printer Rp 100 Juta?

Baca Juga: Video Kontroversial Popo Barbie dan Rozi di TikTok: Perlakuan Memaksa dan Klarifikasi yang Mengejutkan!

Berbagai kalangan, termasuk aktivis dan pengamat kebijakan publik, menyayangkan perencanaan yang dilakukan oleh Bapenda Purwakarta dan menyoroti adanya praktek 'selap selip' anggaran yang masih terjadi di OPD.

M Yasin, seorang pengamat kebijakan publik, menyatakan bahwa prinsip perencanaan anggaran harus memperhatikan kinerja, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas.

"Sebagaimana kita fahami, pada hakekatnya anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan," ujar Agus Yasin kepada wartawan, belum lama ini.

Baca Juga: Kesiapan Dedi Mulyadi untuk Pilgub Jabar 2024: Siapkah Dia Melawan Ridwan Kamil?

Baca Juga: Wanita Histeris di Pelabuhan: Viral di Media Sosial karena Ditinggal Kekasih?

Hal ini menunjukkan adanya patologi birokrasi di pemerintahan daerah yang memungkinkan interaksi yang salah antara struktur dan faktor-faktor lingkungan birokrasi, serta belum steril dari pengaruh eksternal tertentu.

"Ini menandakan masih menjangkitnya patologi birokrasi selama ini di linkup pemerintahan daerah yang dimungkinkan sebagai akibat masih adanya interaksi yang salah antara struktur dan faktor-faktor lingkungan birokrasi. Termasuk masih belum sterilnya dari pengaruh eksternal secara tertentu," kata dia.

Rincian biaya sewa printer sebesar Rp 100 juta yang dianggarkan oleh Bapenda Purwakarta di tahun anggaran 2023 menjadi polemik dan potensi masalah hukum.

Baca Juga: Klarifikasi Bupati Purwakarta Terkait Pemeriksaan Kejaksaan - Berita Terbaru Anne Ratna Mustika!