Mengenang Alasan Sri mulyani Mundur dari Posisi Menteri Keuangan 2010: Transparansi Keuangan VS Elite!

PURWAKARTA ONLINE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyinggung tentang tekanan dari elit dan kelompok di Indonesia terkait transparansi keuangan pada acara Peluncuran Laporan Survei Keterbukaan Anggaran 2015 di Washington pada September 2015.

Sri Mulyani mengatakan bahwa meskipun transparansi anggaran penting untuk meningkatkan hasil pembangunan, tantangan besar muncul termasuk tekanan dari elit dan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki kepentingan dalam akuntabilitas atau pengawasan dari warga dan badan pengawasan.

"Sebagai mantan menteri keuangan saya dapat memberitahu Anda bahwa membuat anggaran lebih transparan mungkin hal yang benar untuk dilakukan, tetapi ia datang dengan tantangan, termasuk pushback dari elite dan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki kepentingan dalam akuntabilitas atau membuka diri untuk pengawasan dari warga dan badan pengawasan," ujar Sri Mulyani dalam pidatonya seperti dikutip dari situs resmi Bank Dunia, Senin (14/9/2015).

Baca Juga: Harta Rafael Alun hampir Rp 3 T, estimasi dari Zoey!

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa saat ia menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), keputusannya untuk menyelamatkan Bank Century dari kebangkrutan dipermasalahkan DPR dan ia menjadi "kambing hitam" dari kasus Bank Century.

Alasan ketika ia mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan wujud keberhasilan lolos dari dikte kelompok tertentu yang rakus kekuasaan.

"Saya definisikan kemenangan, karena berhasil tidak didikte," tegas dia dalam Kuliah Umum bertajuk Kebijakan Publik dan Etika Publik di hotel Ritz Carlton, Selasa (18/5/2015).

Baca Juga: Romo Paschal berjuang melawan human trafficking di Batam, malah dipolisikan!

Menurut survei Bank Dunia, Indonesia mengalami kemajuan dalam hal keterbukaan anggaran, tetapi masih belum merata.

Hanya empat negara, yaitu Brazil, Norwegia, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat, yang mendapat predikat baik dalam hal transparansi anggaran, partisipasi publik, dan pengawasan yang efektif.

"Jika membuka anggaran adalah agar pembangunan memiliki dampak yang signifikan, maka semua negara harus terus bergerak maju. Dan kita harus membantu pembuat kebijakan untuk menerapkan langkah yang tepat," tuturnya.

Baca Juga: Rakyat sedang susah, ketimpangan penghasilan luar biasa, korupsi pejabat pajak menggila, MALAS BAYAR PAJAK!

Sri Mulyani menekankan bahwa pembuat kebijakan harus mengadopsi tuntutan masyarakat untuk meningkatkan transparansi anggaran dan bahwa ini sama pentingnya dengan pengawasan pelaksanaan anggaran oleh lembaga akuntabilitas formal.

"Hal ini sama pentingnya dengan pengawasan pelaksanaan anggaran oleh lembaga akuntabilitas formal dan bersama-sama kriteria ini menyebabkan penggunaan yang lebih efisien dan efektif sumber daya publik dan membangun kepercayaan antara warga dan pemerintah mereka," jelasnya.