Sosialisasi Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Jawa Barat 2023-2028: Libatkan Peran Aktif Masyarakat

PURWAKARTA ONLINE - Tim seleksi provinsi Jawa Barat (Jabar) telah mengadakan sosialisasi pembentukan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat untuk masa jabatan 2023-2028. 

Acara ini diadakan di Sekretariat Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Purwakarta dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk anggota Bawaslu kabupaten Purwakarta, Panwaslu kecamatan, perwakilan tokoh agama, serta organisasi kepemudaan dan masyarakat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilihan umum. 

Baca Juga: Keluhan Warga Kepada PDAM Purwakarta: Proses Perbaikan Lambat, Air Bersih Tidak Mengalir

Dalam rangka memastikan pemilihan yang adil dan demokratis, Bawaslu memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan.

Oleh karena itu, sosialisasi ini dilakukan untuk membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Dalam sosialisasi tersebut, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Purwakarta, Muhamad Mahmud menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta sosialisasi dan mengajak mereka untuk mengikuti acara ini dengan baik. 

Baca Juga: Dugaan Video Syur Mirip Rebecca Klopper, Haji Faisal Menunggu Klarifikasi: Benarkah Gara-gara Politik?

Sosialisasi ini diadakan oleh Tim Seleksi Wilayah II Jabar dengan tujuan agar informasi dapat tersebar luas di kalangan masyarakat. 

Para peserta juga diharapkan dapat menyampaikan informasi ini kepada masyarakat yang tidak dapat hadir pada hari ini, terutama mengenai proses pembentukan calon Bawaslu di kabupaten Purwakarta untuk periode 2023-2028.

"Selamat datang, semoga kegiatan sosialisasi ini berjalan lancar, sehingga peserta yang hadir bisa membagikan informasi penting ke masyarakat yang lebih luas," ujar Muhamad Mahmud.

Baca Juga: UPDATE BERITA Keracunan Massal di Cisaray Purwakarta: Fakta-Fakta, Penyebab, dan Investigasi

Sekretaris Tim Seleksinya Wilayah II Jawa Barat, Fahmi Iswahyudi, menjelaskan bahwa hasil seleksi akan dilakukan melalui 'hearing' publik. 

Hal ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dan memastikan mereka ikut serta dalam proses pembentukan Bawaslu.