Amplop Kondangan Kena Pajak? DPR Sebut Itu Tragis, Sindir Pemerintah di Rapat Resmi!

PURWAKARTA ONLINE – Isu pajak makin merambah ke ranah privat.

Kini, amplop kondangan pun dikabarkan akan dikenai pajak oleh pemerintah.

Wacana ini disinggung dalam rapat resmi DPR, membuat publik bertanya-tanya: benarkah amplop dari tamu undangan bakal disasar pajak?

Hal ini mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Danantara dan Kementerian BUMN.

Mufti Anam, salah satu anggota Komisi VI, secara terang-terangan mengkritik wacana tersebut.

Baca Juga: Bikin Ngakak! Presiden Prabowo mencuri perhatian saat berkelakar soal minuman di Harlah PKB

“Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah. Ini kan tragis,” ujar Mufti dalam rapat.

Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena menyentil cara pemerintah mencari pemasukan negara.

Mufti menilai, jika benar diterapkan, kebijakan itu bisa menimbulkan keresahan masyarakat.

Ia menekankan bahwa langkah pemerintah dalam menjaga pemasukan negara seharusnya tidak mengorbankan nilai-nilai sosial seperti tradisi memberi amplop dalam acara pernikahan atau hajatan.

Baca Juga: Mau Tahu Kekurangannya? Mobil Listrik BYD Rp195 Juta Banyak Fitur Hilang, Jarak Tempuh Pendek!

Dalam kesempatan yang sama, Mufti juga mengingatkan agar penggunaan dana di Danantara diawasi dengan ketat.

Menurutnya, setiap uang negara yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan.

Wacana soal amplop kondangan dikenai pajak ini masih belum dijelaskan secara rinci oleh pemerintah.