Bawaslu Purwakarta Tertibkan Bahan Kampanye Stiker Branding di Angkutan Umum

PURWAKARTA ONLINE - Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta bersama tim gabungan yang terdiri dari Satlantas Polres Purwakarta, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan menyapu bersih Bahan Kampanye berupa Stiker branding yang dipasang di sejumlah angkutan umum di Kabupaten Purwakarta, Sabtu 2 November 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Purwakarta Budi Hidayat menuturkan penertiban Bahan Kampanye ini merupakan tindak lanjut dari PKPU No 13 Tahun 2024 juga berdasarkan Peraturan daerah No 5 Tahin 2022 tentang Tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

“Bahan kampanye berupa stiker dibatasi ukuran maksimal 10 x 5 sentimeter dan dilarang ditempel di prasarana dan sarana publik,” ujar Budi Hidayat, Sabtu 2 November 2024.

Baca Juga: Persib Ditahan Imbang Semen Padang, Beckham Putra “Kami Banyak Peluang, Semoga Jadi Pelajaran Berharga”

Ia menjelaskan stiker branding ditertibkan karena melanggar Pasal 38 Ayat (1) huruf i dan Pasal 64 Ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

“Total stiker yang dilepas di angkutan umum pada hari kedua ini sudah sebanyak 85 buah. Rencananya, penertiban ini akan dilakukan selama 4 hari bersama tim gabungan,” ujarnya.

Ia mengatakan proses penertiban berjalan lancar. Bahkan beberapa sopir angkutan umum bersedia melepas sendiri stiker branding yang dipasang di kaca bagian belakang mobil.

Baca Juga: Viral! Medina Zein Ceraikan Suami, Hati Dalam Menolak Begini Ungkapnya

“Penempelan dan pemasangan BK dan APK lain yang juga terpasang di titik dan tempat yang tidak sesuai dengan SK KPU Purwakarta juga akan dicopot dan ditertibkan. Seperti di pohon, jembatan jalan protokol dan di tempat fasilitas umum lainnya akan ditertibkan,” ungkapnya

Terakhir, Budi menuturkan pihaknya berharap dengan penertiban ini tidak ada lagi penempelan bahan kampanye maupun APK pasangan calon di angkutan umum yang tidak sesuai regulasi yang berlaku. ***