Mahfud MD Membahas Hak Angket Politik dan Konsekuensinya

Purwakarta Online - Pada sebuah diskusi terbaru, Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, memberikan pandangannya tentang alur politik dan jalur hukum terkait proses politik.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan terlibat dalam jalur politik, khususnya dalam konteks angket, karena bukan merupakan bagian dari partai politik.

Dalam penjelasannya, Mahfud MD mengakui bahwa rancangan angket merupakan hal serius yang membutuhkan pemahaman mendalam.

Meskipun sudah ada nama-nama yang menandatanganinya, ia menekankan pentingnya pembacaan terlebih dahulu sebelum menandatanganinya.

Baca Juga: Pertempuran Sengit Antara Palestina dan Israel Menyebabkan Korban Jiwa dan Kerugian Material

Hal ini menjadi relevan terutama dalam konteks pertahanan terhadap tindakan politik yang dikoordinir pada tingkat pasangan calon, yang seringkali melibatkan aspek hukum.

Mahfud MD juga membedakan antara jalur politik dan jalur hukum, dengan menyoroti konsekuensi yang berbeda dari masing-masing jalur tersebut.

Jalur hukum, menurutnya, berfokus pada hasil pemilu dan proses perhitungan yang sah atau tidak sah, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga: Usulan Hak Angket Pemilu 2024 Muncul dari Tiga Fraksi: 2 Fraksi Lagi Kemana?

Sementara itu, jalur politik, khususnya terkait angket, berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan beberapa undang-undang.

Menanggapi hal ini, Mahfud MD menegaskan bahwa angket politik merupakan bagian dari proses yang melibatkan kebijakan pemerintah, bukan hanya terkait dengan pasangan calon atau kemenangan dalam pemilu.

Pernyataan Mahfud MD ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara politik dan hukum dalam konteks proses politik di Indonesia.

Baca Juga: Pertempuran Sengit Antara Palestina dan Israel Menyebabkan Korban Jiwa dan Kerugian Material

Dengan memberikan penjelasan yang mendalam, Mahfud MD memberikan wawasan yang bernilai dalam memahami dinamika politik dan hukum di negara ini.***