• Kamis, 8 Desember 2022

Memahami Kedudukan Perusahaan Reasuransi Terhadap Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit

- Kamis, 1 September 2022 | 23:49 WIB
Untuk apa reasuransi? Gambar: BUMN PT Reasuransi Indonesia Utama membuka lowongan kerja Management Trainee Program. ( Instagram @indonesiare)
Untuk apa reasuransi? Gambar: BUMN PT Reasuransi Indonesia Utama membuka lowongan kerja Management Trainee Program. ( Instagram @indonesiare)

PURWAKARTA ONLINE - Ketentuan hukum penyelesaian hutang-piutang, khususnya dalam rangka melindunggi kepentingan kreditur (tertanggung), hukum positif Indonesia sebenarnya sudah memberikan jalan keluar dengan beberapa alternative pilihan yaitu berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan Ketentuan Undang-Undang Perasuransian (Usaha perasuransian).

Diantara ketiga alternative pilihan tersebut,ketentuan Undang-Undang Perasuransianlah yang lebih banyak memberikan kepasatian dan perlindungan hukum terhadap nasabah.

Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya dalam skripsi ini di sebut sebagai Usaha Perasuransian) menyebutkan bahwa kedudukan nasabah asuransi dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit merupakan kreditur yang diutamakan.

Tetapi ketentuan dalam Usaha Perasuransian ini jelas tidak sejalan dengan apa yang dianut oleh Undang-undang Kepailitan.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa untuk tertanggung yang pembayaran premi asuransinya telah jatuh tempo dan berhak atas pembayaran klaim asuransi, maka tertanggung yang bersangkutan menempati kedudukan sebagai kreditur yang diutamakan (preferen).

Sedangkan bagi tertanggung yang belum berhak atas pembayaran klaim asuransi, baik karena polisnya belum jatuh tempo (asuransi jumlah) atau peristiwanya (evenemen) belum terjadi, maka kedudukannya adalah sebagai kreditur biasa (konkuren).

Secara logika pendapat tersebut di atas boleh saja di terima bila kesepakatan untuk menyelesaikan perkara kepailitan asuransi atau pemberesan harta pailit perusahaan asuransi mengacu pada ketentuan pasal 20 ayat (2) Usaha Perasuransian, sehingga otomatis tertanggung ditempatkan sebagai kreditur preferen.

Tetapi masalahnya akan lain bila kurator atau BHP memiliki pandangan sendiri dan bertolak belakang dengan apa yang di maksud di atas.

Yang paling mengkhawatirkan adalah bila kurator atau BHP secara mutlak berpedoman pada ketentuan pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata, dimana sepanjang masih ada kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (kreditur separatis yang berada di luar tertanggung), maka kedudukan tertanggung sebagai kreditur istimewa atau privilege menjadi tidak berarti.

Karena menurut ketentuan pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata, kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (gadai, hipotek,fidusia dan hak tanggungan) lebih tinggi dari kreditur yang diistimewakan (privilege).

Halaman:

Editor: Enjang Sugianto

Sumber: Dari Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mentan bicara soal IMPOR BERAS!

Selasa, 6 Desember 2022 | 20:00 WIB

The Fed kendurkan suku bunga, Rupiah terus menguat!

Senin, 5 Desember 2022 | 11:00 WIB
X