Ekonomi Ekstraktif Tak Redam Pengangguran, Indonesia Butuh Institusi Inklusif

Baca Juga: Ekonomi Ekstraktif Bikin Indonesia Rapuh Saatnya Bangun Institusi Inklusif

Sejarah dunia mencatat, banyak negara kaya sumber daya justru gagal menciptakan kemakmuran dan lapangan kerja berkelanjutan.

Mengapa? Menurut ekonom Daron Acemoglu dan James Robinson, jawabannya ada pada institusi.

• Institusi inklusif → membuka kesempatan ekonomi luas, menjamin hak-hak masyarakat, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja beragam.
• Institusi ekstraktif → hanya memperkaya elite, membatasi kesempatan mayoritas, dan membuat pertumbuhan ekonomi tidak berimbas pada penyerapan tenaga kerja.

Lingkaran Buruk Ekonomi dan Politik

Robinson menegaskan, ekonomi ekstraktif biasanya berjalan beriringan dengan politik ekstraktif.

Kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir kelompok, sementara rakyat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Hasilnya? Lapangan kerja terbatas, upah rendah, dan inovasi terhambat. Pengangguran pun jadi masalah yang terus berulang.

Baca Juga: Persib Bandung Resmi Datangkan Andrew Patrick Jung, Lengkapi 11 Pemain Asing Musim 2025/2026

Ekonomi Restoratif untuk Serap Tenaga Kerja

Solusi, menurut Bima Yudhistira, adalah meninggalkan ekonomi ekstraktif dan beralih ke ekonomi restoratif.

Model ini mendorong industri yang ramah lingkungan, berbasis inovasi, dan berkelanjutan.

Industri semacam ini tidak hanya bergantung pada harga global, tetapi juga mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan, terutama bagi generasi muda.

“Cukup sudah dengan ekstraktif. Kita punya pilihan yang lebih baik,” tegas Bima.

Ekonomi ekstraktif memang memberi keuntungan jangka pendek, tetapi gagal menyerap tenaga kerja luas.

Indonesia butuh institusi inklusif agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi di atas kertas, tapi juga nyata mengurangi pengangguran.