Ekonomi Ekstraktif Bikin Indonesia Rapuh Saatnya Bangun Institusi Inklusif

PURWAKARTA ONLINE - Peringatan ini datang dari Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bima Yudhistira.

Ia menegaskan, pembangunan yang bertumpu pada pengerukan sumber daya alam—tambang, nikel, batu bara, hingga lahan—justru lebih banyak mendatangkan kerugian.

“Ekstraktif ini selalu buat kita kejang-kejang. Kenapa? Karena sensitifitasnya di luar kendali pemerintah maupun pelaku usaha domestik,” ujar Bima.

Harga Tak Bisa Dikendalikan

Indonesia pernah begitu percaya diri dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Bahkan ada klaim bahwa Indonesia bisa menjadi “OPEC-nya nikel.” Namun realitas membuktikan sebaliknya.

“Siapa yang tahu harga nikel hancur seperti hari ini?” tanya Bima.
Faktanya, meski cadangan melimpah, Indonesia tetap tak punya kuasa mengendalikan harga global. Cadangan terbesar tidak otomatis berarti kendali pasar.

Baca Juga: Tips Menjadi Konsumen Cerdas dan Bijak dalam Berbelanja

Lingkungan Rusak, Rakyat yang Menanggung

Selain rapuh secara makroekonomi, ekonomi ekstraktif juga meninggalkan jejak kerusakan lingkungan.

Hutan yang gundul, tanah yang kritis, air yang tercemar, hingga kesehatan masyarakat yang terancam.

“Kalau bicara ekonomi makro saja kita sudah rugi. Belum lagi eksternalitas negatif: kesehatan, ekosistem, semuanya ikut hancur,” jelas Bima.

Mengapa Negara Gagal Jadi Maju

Kekhawatiran Bima ini senada dengan teori dua ekonom terkenal, Daron Acemoglu dan James A. Robinson, dalam karya mereka tentang Why Nations Fail.

Mereka menegaskan: perbedaan antara negara maju dan gagal bukan soal sumber daya alam, tapi soal institusi.