Baca Juga: UMK Purwakarta 2025, Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi gertakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto soal skandal elite politik.
"Kalau memang ada pejabat yang terlibat skandal, ya disampaikan saja. Semua ada landasan hukumnya," ujar Prasetyo di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).
Pernyataan Prasetyo menambah panas perdebatan terkait langkah pemberantasan korupsi. Ia menegaskan bahwa segala pelanggaran hukum harus didasarkan pada fakta hukum yang jelas.
Wacana denda damai bagi koruptor yang diusung Presiden Prabowo Subianto menuai polemik.
Baca Juga: Persib Berhasil Juara Paruh Musim Liga 1 2024/25 Usai Tundukkan Persis Solo
Banyak pihak menganggap langkah ini berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.
Mahfud MD sebelumnya mengkritik keras wacana tersebut, menyebutkan bahwa korupsi harus ditindak tegas, bukan sekadar mengembalikan uang negara.
Sementara itu, Habiburokhman justru menilai bahwa perdebatan seperti ini hanya membuang waktu.
"Kita ini memperdebatkan hal yang remeh temeh tapi melupakan hal paling substansi dalam pemberantasan korupsi," tegasnya.
Baca Juga: Kemenangan Saepul Bahri Binzein di Pilkada Purwakarta 2024
Hingga kini, warganet terus mengawasi perkembangan perdebatan ini. Sosok seperti Mahfud MD dan Habiburokhman dianggap mencerminkan dua pendekatan berbeda dalam mengatasi korupsi.
Yang jelas, suara masyarakat menjadi penentu bagaimana isu ini akan berkembang ke depannya.***
Artikel Terkait
Drama Rumah Tangga Ancha Putri, Perselingkuhan dan Karangan Bunga yang Menghebohkan!
Menyelisik Dalil KH Imaduddin Utsman Soal Nasab Habaib
UMK Purwakarta 2025, Kesejahteraan Pekerja vs Tantangan Pengusaha
Kekayaan Saepul Bahri Binzein, Bupati Purwakarta dengan Harta Rp 72,9 Miliar
PERSIB Akan Tampil Maksimal di Kandang Persis Solo
Bojan Hodak Waspadai Pemain Kunci Persis Solo
Persib Bandung Siap Kerja Keras Hadapi Persis Solo di Liga 1 2024/25
Ciro Alves, Semua Pemain Siap Berjuang
Buntut Pemerasan Penonton DWP: Polisi Didesak Evaluasi Mekanisme
Pemerasan Penonton DWP: Abdullah Minta Polisi Evaluasi Pemeriksaan Urine di Kasus Narkoba