Pilgub Jakarta, Adian Napitupulu: PDIP Tak Bisa Diintimidasi, Tak Bisa Dibeli!

Jawaban yang diterima Adian pun sangat jelas, para Ahokers menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung apapun keputusan Megawati.

“Siap bang,” jawab mereka serempak, menandakan loyalitas mereka terhadap keputusan partai.

Dalam suasana yang sarat dengan ketegangan politik ini, Adian juga memberikan analogi yang kuat untuk menggambarkan situasi yang dihadapi.

Baca Juga: Drama PDIP: Megawati Soekarnoputri Hadapi Tekanan Besar, Ahok vs Anies di Pilkada Jakarta 2024

Ia menyamakan keputusan yang akan diambil Megawati dengan keputusan seorang ibu yang selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya.

“Ibu-ibu punya anak tak di rumah. Anaknya punya banyak keinginan, tidak? Banyak. Nah ketika ibu-ibu memutuskan sesuatu yang mungkin berbeda dengan keinginan anaknya, apakah tujuannya untuk mencelakakan anaknya? Tidak. Nah sama, itulah yang ada di ibu kita Megawati,” ungkap Adian.

Pesan ini jelas ditujukan untuk menenangkan hati para pendukung Ahok, sekaligus memberikan kepercayaan bahwa Megawati akan membuat keputusan yang terbaik bagi partai dan rakyat.

Adian menegaskan kembali bahwa PDIP adalah partai yang tidak bisa diintimidasi dan tidak bisa dibeli.

Ia mengajak semua pihak untuk mempercayai proses yang sedang berjalan di internal PDIP.

Baca Juga: Jelang Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Performa Dimas Drajad Semakin Bagus Bersama Persib di Liga 1 2024-2025

Di tengah spekulasi yang beredar, PDIP memang belum mengumumkan secara resmi siapa yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.

Namun, desas-desus kuat menyebutkan bahwa nama Anies Baswedan semakin menguat untuk diusung oleh partai berlambang banteng tersebut.

Anies sendiri dikabarkan akan mendatangi Kantor DPP PDIP beberapa jam sebelum acara deklarasi bakal calon kepala daerah dimulai.

Kendati demikian, Adian memastikan bahwa apapun keputusan yang diambil, akan tetap didasarkan pada kepentingan rakyat.

Pesan dari Adian Napitupulu ini seolah menjadi peringatan keras bagi siapapun yang mencoba menekan atau mempengaruhi keputusan PDIP.