Pertemuan DWG G20 Kedua Fokus Penguatan UMKM

Purwakarta Online - Sebagai bagian penting dari Presidensi G20 Indonesia 2022, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menggelar Pertemuan Kedua Kelompok Kerja Pembangunan/G20 2nd Development Working Group (DWG) Meeting di Yogyakarta pada 24-25 Mei 2022.

DWG merupakan salah satu kelompok kerja dari jalur sherpa yang bertujuan membahas isu-isu pembangunan di negara berkembang, negara tertinggal (Least Developed Countries/LDC), dan negara kepulauan (Small Island Developing States/SIDS).

DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada, pada 2010, dengan tugas utama untuk membahas agenda prioritas G20 dalam bidang pembangunan. Peran DWG mengidentifikasi tantangan-tantangan pembangunan, untuk kemudian merumuskan solusi-solusi terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan berpendapatan rendah sebagai upaya mitigasi krisis finansial global.

Baca Juga: Harga Minyak Goreng Membaik! Produksi Sawit Melimpah

Ketika membuka G20 DWG Meeting 2022, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan pentingnya kesepahaman dan kerja sama seluruh negara anggota G20 dalam 2nd DWG Meeting yang dilaksanakan di Yogyakarta, 23--25 Mei 2022. Pertemuan dilakukan secara hibrida, baik dalam jaringan (daring/online) maupun luar jaringan (luring/offline).

"Saya yakin setiap negara memiliki posisi masing-masing yang unik, dengan perspektif yang beragam dalam setiap prosesnya. Namun, saya juga yakin, kita berbagi tujuan yang sama, yaitu untuk pemulihan yang lebih baik dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs),” ujar Menteri Suharso, Selasa (24/5/2022).

Adapun 2nd DWG Meeting di hari pertama, pada 24 Mei 2022, mengundang masukan negara anggota G20 yang disampaikan dalam dua sesi. Sesi pertama, membahas Priority 1 - Strengthening the Recovery and Resilience in Developing Countries, LDCs and SIDS to Withstand Future Crises. Sesi kedua, mendiskusikan Priority 2 - Scaling Up Private and Blended Finance.

Baca Juga: Kabar Baik Bagi Calon Jamaah Haji 2022. Fasilitas Sudah Siap!

"Saat ini, kita berhadapan dengan tantangan pembangunan yang belum pernah kita alami sebelumnya, yang diperkuat dengan pandemi dan ketegangan geopolitik. Hanya melalui multilateralisme yang terus diperbaharui, kita bisa melewati masa-masa menantang ini," tukas Menteri Suharso.

Diskusi yang berlangsung dalam 2nd DWG Meeting tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan Zero Draft of the G20 Roadmap to Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, Least Developed Countries (LDCs), and Small Island Developing States (SIDS) serta Zero Draft of the G20 Principles in Scaling Up Blended Finance in Developing Countries, LDCs, and SIDS.

Pertemuan kali ini, Indonesia menetapkan tiga area fokus, yakni pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perlindungan sosial adaptif, serta ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui Skema Pembangunan Rendah Karbon.

Baca Juga: Purwakarta Raih Natamukti Award 2021

Di hari kedua 2nd DWG Meeting, agenda yang dilaksanakan secara daring dan luring tersebut akan membahas dua prioritas lainnya, yakni Priority 3 – Renewing Global Commitment to Multilateralism for Sustainable Development dan Priority 4 – Coordinating SDGs Achievements Progress in the G20 and Updating on the G20 Development Commitment.

Agenda tersebut didahului 2nd DWG Side Event pada 23 Mei 2022 yang diselenggarakan bersama dengan dengan Islamic Development Bank (IsDB) dan United Nations Development Programme (UNDP). Agenda ini salah satunya membahas cara meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dan sektor informal lainnya untuk bangkit dari pandemi Covid-19.

Pada kesempatan itu, Indonesia mempertahankan pendekatan berkelanjutan dalam setiap skema pertumbuhan pembangunan, yang juga krusial untuk meraih efektivitas pembangunan. "Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan prinsip berkelanjutan dalam setiap rencana pembangunan, dengan menerapkan kolaborasi dan inklusivitas untuk memastikan tercapainya prinsip ‘no one is left behind’," tutur Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Senin (23/5/2022).