Purwakarta Verifikasi TTE Ratusan CPNS dan CPPPK Demi Keamanan Digital Administrasi Pemerintahan

Purwakarta Verifikasi TTE Ratusan CPNS dan CPPPK, Dorong Administrasi Digital Aman dan Efisien

PURWAKARTA ONLINE – Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus menunjukkan komitmennya dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelayanan publik.

Terbaru, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), ratusan tanda tangan elektronik (TTE) telah diverifikasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) formasi tahun 2024.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mempercepat proses administrasi dan menjaga keamanan data kepegawaian.

Baca Juga: Kuswara Terpilih Jadi Ketua Koperasi Desa Merah Putih Pusakamulya Lewat Musdesus yang Alot

Kepala Diskominfo Kabupaten Purwakarta, Rudi Hartono, melalui Kabid Keamanan Informasi dan Persandian, Heriyanto, menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan terhadap sekitar 600 orang CPNS dan CPPPK.

"Verifikasi ini menjadi langkah awal penting untuk memastikan bahwa seluruh administrasi kepegawaian berjalan lebih efisien, aman, dan sesuai standar digital nasional," ujar Heriyanto pada Selasa, 20 Mei 2025.

Menurutnya, sistem TTE telah terbukti memberikan kemudahan dalam tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks.

Diskominfo juga telah mengajukan permohonan aktivasi email kedinasan dan fasilitasi penerbitan sertifikat elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE) untuk para CPNS dan CPPPK tersebut.

Baca Juga: Mengulik Spesifikasi Gahar Mac Studio dari Apple!

"Ini tidak hanya mempermudah kerja mereka, tapi juga melindungi data dari potensi ancaman keamanan digital," tambahnya.

Heriyanto menegaskan bahwa TTE yang digunakan sudah melalui proses otentifikasi dan verifikasi, sehingga sangat sulit dipalsukan.

Hal ini akan memberikan jaminan keamanan dan validitas dalam setiap dokumen resmi kedinasan yang ditandatangani secara elektronik.

"Pegawai tak perlu lagi khawatir. Semua sistem sudah terjamin keamanannya," pungkasnya.