Salah satunya mengenai sertifikasi aspek keselamatan dan keamanan dari mobil terbang.
Semakin banyak sistem elektronik pada sebuah mobil terbang, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kesalahan logika atau kegagalan daya angkat yang bisa berkembang menjadi kegagalan sistem sehingga menyebabkan kecelakaan.
Untuk itu, sertifikasi aspek keselamatan dan keamanan mobil terbang menjadi wajib hukumnya.
Pengembangan kerangka hukum mobil terbang yang menyerupai drone dan dapat mengangkut manusia juga perlu disiapkan, baik sebagai kendaraan terbang privat maupun untuk taksi udara.
Baca Juga: Seperti takut kalah, Argentina pasang 5 bek saat hadapi Belanda!
Selain itu, perlu pula persiapan serius pada infrastruktur jejaring IT di wilayah yang kompleks untuk dapat memitigasi kemungkinan peningkatan terjadinya tabrakan di udara akibat semakin banyaknya lalulintas kendaraan terbang yang bergerak dalam tiga dimensi.
Hal lainnya yang perlu disiapkan adalah infrastruktur sistem grid untuk pengisian daya dan stasiun pengisian baterai, serta sertifikasi dan persyaratan pengujian yang ketat, mengikuti standar konvensi internasional kelaikan dan keamanan penerbangan.
Perlu juga segera disusun regulasi baru oleh pemerintah yang terkait dengan pengoperasian mobil terbang otonom untuk operator komersial, kargo dan swasta atau privat, serta regulasi terkait dengan nomor identifikasi kendaraan (NIK) kendaraan jenis baru ini.
Kendaraan terbang adalah konsep yang terbilang baru di dunia, dan masih dalam tahap uji coba.
Baca Juga: 102 Daftar Pinjaman Online Fintech berizin resmi OJK 2022
Lisensi operator drone ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan perlu disusun secara seksama.
Namun, sebagai solusi jangka panjang, perlu juga dilakukan eksplorasi secara mendalam agar konsep tersebut dapat sepenuhnya berkelanjutan.
Mengingat, bagaimanapun juga dalam hal ini aspek keamanan dan faktor manusia lah yang dieksplorasi.
Untuk itu, berbagai kebijakan dan standar yang terkait dengan kemajuan dari mobil berteknologi baru, apa pun itu, tetap harus memperhatikan faktor manusia sebagai subjeknya, bukan malah menjadikan manusia sebagai objek dan sekadar pengonsumsi berbagai kemajuan teknologi secara membuta.
Baca Juga: Koperasi bermasalah jadi tantangan utama Kemenkop di tahun 2022!
Artikel Terkait
Antisipasi efek IKN, BSBK kembangkan pusat perbelanjaan baru di Kawasan Balikpapan!
indak lanjut Garut Festival 2022, Pemkab Garut siap fasilitasi ekspor pakaian anak ke Nigeria!
TEGAS! OJK cabut izin usaha PT BPR Telaga Sinarcahya di Gorontalo
Kementerian PUPR dukung Penggunaan kendaraan listrik!
Menteri Parekraf, Sandiaga yakin KUHP tak pengaruhi investasi parekraf Indonesia!
PT BIBU temui 11 Raja Bali bahas pembangunan bandara Bali Utara!
Pernikahan Kaesang dan Erina menjadi berkah untuk ekonomi rakyat!
Indonesian Paradise Property membangun negeri lewat industri properti!
Presiden teken PP penambahan penyertaan modal ke BTN Rp2,48 triliun!
Koperasi bermasalah jadi tantangan utama Kemenkop di tahun 2022!