PURWAKARTA ONLINE - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Purwakarta diproyeksi menjadi tulang punggung pasokan bahan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun hingga kini, sebagian besar KDMP belum bisa beroperasi maksimal akibat regulasi baru terkait pembangunan gudang.
Kepala DKUPP Purwakarta, Hariman Budi Anggoro mengatakan, gudang kini menjadi syarat utama berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2025 dan 17/2025.
Tanpa gudang, KDMP tidak dapat menjalankan kegiatan penyimpanan dan distribusi secara resmi.
Baca Juga: TA, PD, dan PLD Dampingi KSP-Kemendesa Monev di Desa Kiarapedes
“Gudang ini fondasi dasar. Makanya kami dahulukan pembangunannya,” ujar Hariman.
Purwakarta memiliki 192 KDMP yang tersebar di 183 desa dan 9 kelurahan.
Namun hanya sekitar belasan yang melapor beroperasi, dan itu pun masih jauh dari ideal.
Modal terbatas dan persyaratan tambahan membuat banyak pengurus menunggu arahan lebih lanjut.
Baca Juga: Penjelasan Olla Ramlan soal Gaya Jalan dan Interaksi dengan Tristan yang Bikin Netizen Salah Fokus
Hingga saat ini, baru 91 KDMP yang masuk tahap verifikasi lahan, 41 sedang membangun, dan sisanya belum menentukan lokasi gudang karena tidak memiliki lahan.
Desa yang tak memiliki aset tanah harus meminta izin ke pemilik lahan lain seperti Perhutani atau PTPN.
Regulasi baru juga meminta KDMP menyediakan toko ritel, apotek, hingga klinik mini.
Hariman menyebut konsep itu dirancang agar warga bisa berbelanja kebutuhan pokok dan layanan dasar dalam satu kunjungan.