Ekonomi Ekstraktif Bikin Indonesia Rapuh Saatnya Bangun Institusi Inklusif

Institusi inklusif memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi, menjamin hak properti, mendorong inovasi, dan memastikan hasil pembangunan bisa dinikmati banyak orang.

Baca Juga: Usai Demo Besar Mahasiswa, DPRD Purwakarta Serahkan Aspirasi ke DPR RI Hari Ini

Institusi ekstraktif hanya menguntungkan segelintir elite: penguasa politik, pengusaha besar, atau kelompok kaya.

Kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi, sementara mayoritas masyarakat hanya jadi penonton.

Robinson menekankan, negara dengan institusi ekstraktif akan kesulitan maju karena menghambat inovasi dan menutup kesempatan ekonomi bagi rakyat banyak.

Lingkaran Ekonomi dan Politik

Acemoglu dan Robinson juga menyoroti bahwa institusi ekonomi dan politik saling terkait dalam lingkaran umpan balik.

Jika politiknya inklusif, partisipasi masyarakat luas terjamin, distribusi kekuasaan lebih adil, dan ekonomi ikut terbuka.

Baca Juga: Libur Nasional September 2025: Long Weekend Maulid Nabi Muhammad SAW

Jika politiknya ekstraktif, biasanya akan melanggengkan ekonomi ekstraktif pula: tertutup, timpang, dan rapuh.

Indonesia kini berada di persimpangan jalan: apakah terus bertahan dengan model ekstraktif, atau berani merancang institusi inklusif yang membuka ruang bagi semua pihak masyarakat lokal, pengusaha kecil, pemerintah, hingga lingkungan.

Ekonomi Restoratif Jadi Jalan Keluar

Bima Yudhistira mendorong Indonesia untuk beralih ke ekonomi restoratif, yang bukan hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial.

“Cukup sudah dengan ekstraktif. Kita punya pilihan yang lebih baik,” tegas Bima. Indonesia sulit jadi negara maju jika terus bergantung pada ekonomi ekstraktif.

Baca Juga: Ancaman Nyata di Balik Tambang, Indonesia Harus Lepas dari Jerat Ekonomi Ekstraktif