Fakta Mengejutkan! Pertambangan Timur Indonesia Dihantui Isu ESG Meski Ekonomi Melesat

PURWAKARTA ONLINE - Pertumbuhan tambang timur Indonesia melesat, tapi tanpa ESG risiko lingkungan, konflik sosial, hingga reputasi buruk bisa meledak.

Pertambangan timur Indonesia tumbuh pesat. Namun tanpa ESG, ancaman kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga gagal capai target emisi 2030 mengintai.

Wilayah timur Indonesia kini menjadi jantung industri pertambangan nasional. Dari nikel, emas, hingga tembaga—semua komoditas strategis yang menopang hilirisasi hadir di sana.

Tak bisa dipungkiri, sektor ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Namun di balik gemerlap angka pertumbuhan itu, muncul pertanyaan besar: apakah pertambangan di timur Indonesia benar-benar berkelanjutan?

Baca Juga: Menyedihkan! Budaya Kerja Indonesia Mulai Terkikis, Onboarding Abai Bikin Karyawan Baru Resah

ESG Jadi Ujian Nyata

Di era transisi energi, perusahaan tambang tidak cukup hanya menyumbang pundi-pundi devisa.

Mereka dituntut menjalankan prinsip ESG (environmental, social, governance)—menjaga lingkungan, melindungi masyarakat, dan memastikan tata kelola transparan.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, menegaskan bahwa kini banyak perusahaan internasional sudah ketat menjalankan ESG.

“Hal itu diatur secara formal dalam kontrak dan mengacu pada undang-undang,” katanya.

Beberapa pemain besar seperti Harita Nickel, Freeport Indonesia, dan Vale bahkan sudah mengadopsi standar International Council on Mining and Metals (ICMM).

Artinya, mereka tidak hanya bicara keuntungan, tapi juga komitmen global terhadap keberlanjutan.

Baca Juga: Darurat Pinjol! Bennix Sebut Utang Online Bisa Hancurkan Keluarga dan Perusahaan