Dibalik Kerugian Negara Rp193,7 Triliun, Masyarakat Jadi Korban Tak Terlihat!

PURWAKARTA ONLINE, Jakarta - Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun telah menyeret sejumlah nama besar, termasuk Direktur Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Namun, di balik angka kerugian negara yang fantastis tersebut, ada kerugian masyarakat yang belum terhitung.

Kasus ini bermula dari keluhan masyarakat tentang kualitas BBM yang buruk dan kenaikan harga yang signifikan.

Baca Juga: realme C75x, HP Tahan Air Terbaik di Kelas Entry-Level!

Kejaksaan Agung (Kejagung) kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi Pertamina dan perusahaan swasta.

"Awalnya dari keluhan masyarakat tentang kualitas BBM yang jelek dan harga yang naik. Dari situ kita lakukan penyelidikan," kata Harli Siregar, Kapuspenkum Kejagung.

Namun, meskipun kerugian negara telah dihitung, dampak terhadap masyarakat masih belum jelas.

Baca Juga: Mie Gacoan Tangerang Disegel karena Minyak Babi? Cek Fakta Sebenarnya!

Kenaikan harga BBM selama periode 2018-2023 telah membebani masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada transportasi umum dan usaha kecil.

Selain itu, kualitas BBM yang buruk juga menyebabkan kerusakan pada kendaraan, yang pada akhirnya menambah biaya perawatan.

"Kerugian masyarakat tidak hanya berupa uang, tetapi juga waktu dan tenaga yang terbuang karena kualitas BBM yang buruk," ujar seorang pengusaha angkutan di Jakarta.

Baca Juga: Nasib Tragis Bu Guru Salsa: Putus Cinta, Kini Putus Kerja Akibat Video Syur Viral!

Ia menambahkan bahwa kenaikan harga BBM juga membuat biaya operasionalnya meningkat signifikan.

Meskipun tujuh tersangka telah ditetapkan, termasuk Riva Siahaan dan sejumlah petinggi Pertamina lainnya, pertanyaan besar masih mengemuka, apakah kerugian masyarakat akan dihitung dan apakah ada kompensasi yang akan diberikan?