wisata

Ribuan Pekerja Pariwisata Siap Kepung Gedung Sate! Desak Gubernur Jabar Tinjau Ulang Kebijakan

Selasa, 15 Juli 2025 | 09:00 WIB
Gedung Sate. Unjuk rasa ribuan pekerja pariwisata di Gedung Sate desak Gubernur Jabar cabut kebijakan yang rugikan sektor wisata. (Linda warliani)

PURWAKARTA ONLINE – Ribuan pekerja pariwisata di Jawa Barat siap menggelar unjuk rasa damai di depan Gedung Sate, Bandung, pada Senin, 21 Juli 2025.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat yang dinilai merugikan banyak pelaku usaha di sektor wisata.

Aksi bertajuk “Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB)” ini diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 4.000 orang, dengan dukungan ratusan bus dari berbagai daerah.

Para peserta aksi terdiri dari pemandu wisata, sopir dan kru bus pariwisata, pengelola destinasi, pemilik travel, pelaku UMKM, hingga seniman dan pengrajin oleh-oleh.

Baca Juga: Pernah Cetak 21 Gol di Kamboja, Ini Pengakuan Mengejutkan Ramon Tanque Soal Adaptasi di PERSIB

Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap Surat Edaran Gubernur Jabar nomor: 45/PK.03.03/KESRA yang disebut telah menghantam sektor pariwisata secara langsung.

Dampak Buruk Kebijakan Gubernur

Dalam rilis resminya, P3JB mengungkap sejumlah dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut:

  • Jumlah kunjungan wisata menurun drastis.
  • Banyak agenda pariwisata terpaksa dibatalkan.
  • Ribuan pekerja kehilangan penghasilan.
  • Ekonomi lokal ikut terhenti dan melemah.

P3JB menegaskan bahwa mereka tidak menolak peraturan, tetapi meminta adanya kebijakan yang berpihak dan melibatkan langsung para pelaku pariwisata.

“Pariwisata adalah denyut ekonomi daerah. Jangan matikan harapan kami!” tegas salah satu pernyataan dalam seruan aksi tersebut.

Baca Juga: Kritik Pedas Bang Haji Ikhsan: Pejabat Bego Pun Penghasilannya Tetep Gede!

Tuntutan Pekerja Pariwisata

Dalam aksi damai yang akan berlangsung di depan Gedung Sate, P3JB membawa tiga tuntutan utama:

  1. Mengevaluasi dan mencabut surat edaran yang dianggap bermasalah.
  2. Mengganti kebijakan dengan solusi yang adil dan berpihak pada pelaku pariwisata.
  3. Melibatkan pekerja pariwisata dalam proses penyusunan kebijakan ke depan.

Seruan untuk Gubernur dan Dedi Mulyadi

Halaman:

Tags

Terkini