Skandal Subsidi Pemerintah! Chery dan BYD Diduga Klaim Ilegal Kendaraan Ramah Lingkungan

photo author
- Sabtu, 12 Juli 2025 | 07:00 WIB
Ilustrasi: Mobil Listrik BYD. Chery dan BYD diduga klaim subsidi pemerintah secara ilegal untuk kendaraan ramah lingkungan senilai Rp 866 miliar. (Instagram @ber.kendara)
Ilustrasi: Mobil Listrik BYD. Chery dan BYD diduga klaim subsidi pemerintah secara ilegal untuk kendaraan ramah lingkungan senilai Rp 866 miliar. (Instagram @ber.kendara)

PURWAKARTA ONLINE — Dua produsen mobil besar asal China, Chery dan BYD, tengah menjadi sorotan setelah diduga secara tidak sah mengklaim subsidi pemerintah untuk kendaraan ramah lingkungan.

Kasus ini terungkap lewat audit resmi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China, seperti dikutip dari Reuters.

Menurut hasil audit tersebut, kedua perusahaan otomotif raksasa itu dilaporkan mengklaim subsidi senilai gabungan US$ 53 juta atau sekitar Rp 866 miliar dalam kurun waktu lima tahun hingga 2020.

Temuan ini mengungkap bahwa sebanyak 21.725 unit kendaraan dari kedua produsen tersebut seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi pemerintah.

Baca Juga: Haul Akbar Mbah Dalem Kabawi di Desa Sukamanah Bersama KKN STAI Al Badar Cipulus

Lebih rinci, Chery tercatat memiliki 7.663 unit kendaraan yang tidak layak menerima subsidi, sementara BYD sebanyak 4.973 unit.

Total dana yang seharusnya tidak dicairkan diperkirakan mencapai 864,9 juta yuan atau setara US$ 121 juta.

Meski dokumen audit tidak secara tegas menyebutkan sanksi atau kewajiban pengembalian dana, pemerintah China sebelumnya telah menegaskan bahwa produsen otomotif wajib mengembalikan subsidi jika kendaraan yang diproduksi tidak memenuhi persyaratan, khususnya terkait jarak tempuh minimum.

Hingga saat ini, baik Kementerian Perindustrian, Chery, maupun BYD belum memberikan komentar resmi terkait skandal ini.

Baca Juga: Selepas Tahlil, Lebih dari Sekadar Film Horor!

Kasus ini menambah beban bagi industri otomotif China yang kini tengah menghadapi sejumlah tantangan serius.

Mulai dari kelebihan kapasitas produksi hingga perang harga yang terus berlanjut.

Kondisi ini telah memicu penurunan margin keuntungan dan memperburuk konflik antara pabrikan, dealer, dan pemasok.

Untuk mengatasi tekanan ini, pemerintah pusat China berjanji akan memperketat pengawasan harga dan mendukung penutupan bertahap fasilitas produksi yang sudah usang.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Enjang Sugianto

Sumber: Dari berbagai sumber

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X