Ratusan Guru Honorer Purwakarta Desak Pemkab Perbanyak Kuota PPPK 2024!

Purwakarta Online - Ratusan tenaga guru honorer dari berbagai tingkat sekolah, mulai dari SD hingga SMP, berkumpul di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purwakarta pada Jumat (23/2/2024) sore.

Mereka menyampaikan aspirasi terkait penempatan kerja bagi 864 orang yang telah lolos nilai ambang batas pada seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menetapkan kuota PPPK sebanyak 1.000 orang, yang ternyata telah terpenuhi.

Namun, ketua Tenaga Kerja Honorer Purwakarta, Darman Sudarman, mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut, masih ada 864 orang yang belum mendapatkan penjelasan atau penempatan.

Baca Juga: Jenderal Prabowo Subianto Raih Bintang 4 dari Presiden Jokowi, Langsung Sungkem ke Sukartini Djojohadikusumo

Meskipun pada tahun 2024 ini, Pemkab Purwakarta hanya menyediakan kuota sebanyak 264 orang untuk formasi guru, masih tersisa banyak guru yang belum diangkat sebagai PPPK.

Darman Sudarman berharap agar dinas terkait dapat memperbanyak kuota tersebut dan segera mengangkat mereka yang sudah lulus nilai ambang batas pada tahun sebelumnya.

Menanggapi hal ini, Kepala BKPSDM Purwakarta, Wahyu Wibisono, menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyusun perencanaan untuk tes baik PPPK maupun CPNS.

Wibisono menekankan koordinasi dengan dinas terkait dan pertimbangan keuangan daerah sebagai faktor penting dalam penetapan kuota pengangkatan PPPK.

Baca Juga: Fakta Baru Terungkap dari Rekonstruksi Kasus Kematian Dante: Tersangka Yudha Diduga Mengecek CCTV di Area Kolam Renang

Wahyu Wibisono juga menjanjikan penindaklanjutan terhadap aspirasi ratusan guru honorer.

"Akan kami tindak lanjuti aspirasi mereka dan akan kami sampaikan ke dinas terkait," ujar Wibi.

Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh tenaga pendidik di Purwakarta, di mana mereka berjuang untuk mendapatkan kepastian penempatan setelah lolos seleksi.

BKPSDM Purwakarta diharapkan untuk segera merespons aspirasi ini dan memberikan solusi yang adil bagi guru honorer yang telah berkontribusi pada dunia pendidikan.***