UMKM selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional, menyerap lebih dari 90% tenaga kerja dan menopang lebih dari 60% PDB nasional.
Namun kini, mereka terjepit dari berbagai arah, minimarket raksasa, produk impor, hingga judi online yang menyedot daya beli masyarakat.
Situasi ini, menurut Cak Imin, menuntut langkah cepat dari pemerintah.
“Kita tidak bisa membiarkan ekonomi rakyat dikalahkan oleh kekuatan modal besar dan sistem yang tidak adil,” ujarnya.
Pemerintah diharapkan segera menata ulang regulasi perdagangan ritel, memperkuat kebijakan proteksi produk lokal, dan menindak tegas praktik ekonomi ilegal yang melemahkan basis ekonomi rakyat.
Baca Juga: BRI Salurkan KUR Rp130,2 Triliun ke 2,84 Juta UMKM, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan
Saatnya Negara Hadir Lindungi UMKM
Sorotan Cak Imin menjadi peringatan keras bagi semua pihak bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berpihak pada yang besar.
Ketika UMKM yang menjadi denyut nadi ekonomi Indonesia terancam, maka kesejahteraan nasional ikut terguncang.
Diperlukan kebijakan yang berpihak, sistem distribusi yang adil, dan langkah nyata untuk membendung arus destruktif dari ekonomi digital ilegal dan ekspansi ritel modern.
Seperti kata Cak Imin, “UMKM adalah benteng terakhir ekonomi rakyat. Jika mereka tumbang, maka bangsa ini akan kehilangan daya hidupnya.”***