Namun, ada pula pihak yang mengkritik karena khawatir program ini disalahartikan sebagai pungutan wajib.
Sejumlah anggota DPRD Jabar meminta agar pemerintah provinsi menjamin kejelasan hukum, mekanisme pelaporan, dan pengawasan penggunaan dana agar tidak terjadi penyelewengan.
Menanggapi hal tersebut, Kang Dedi menegaskan kembali bahwa gerakan ini tidak bersifat memaksa dan tidak akan dikelola secara birokratis.
“Ini bukan pajak, bukan pungutan. Ini gerakan budaya sosial. Siapa pun boleh ikut, siapa pun boleh tidak,” ujarnya.
Keterkaitan dengan Budaya Sunda
Gerakan Rereongan Poe Ibu tidak sekadar program sosial, tetapi juga merupakan bentuk pelestarian nilai-nilai budaya Sunda.
Dalam budaya Sunda, terdapat filosofi hidup “silih asih, silih asah, silih asuh” — artinya saling menyayangi, saling mengasah pengetahuan, dan saling memelihara satu sama lain.
Nilai ini menjadi dasar hubungan sosial masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi kebersamaan dan empati.Selain itu, konsep rereongan sudah dikenal sejak lama dalam kehidupan masyarakat desa di tanah Sunda.
Misalnya, warga bergotong royong membantu tetangga yang membangun rumah (dikenal dengan “ngabantu ngadeg imah”), atau urunan kecil saat ada hajatan dan musibah.
Semangat itu yang ingin dihidupkan kembali oleh Kang Dedi dalam konteks pemerintahan modern
“Budaya Sunda selalu mengajarkan agar kita tidak hidup sendiri. Nyaur kudu diukur, nyabda kudu diunggang — setiap tindakan harus penuh tanggung jawab dan keikhlasan,” tutur Kang Dedi dalam salah satu wawancara.
Harapan dan Dampak Sosial
Dengan partisipasi sukarela dari masyarakat dan ASN, pemerintah berharap gerakan ini dapat menjadi gerakan moral yang membangkitkan kembali kepedulian antarwarga.
Bila seluruh penduduk Jawa Barat yang berjumlah lebih dari 50 juta jiwa menyumbang Rp 1.000 per hari, maka potensi dana sosial bisa mencapai Rp 50 miliar setiap hari angka yang sangat besar bila dikelola dengan jujur dan transparan.
Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk beasiswa pelajar miskin, pengobatan warga tidak mampu, perbaikan fasilitas publik, atau bantuan darurat bagi korban bencana.