Drama Politik Indonesia Mencengangkan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Resmi Tersangka Suap KPU

PURWAKARTA ONLINE - Dunia politik Indonesia kembali bergemuruh! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengumumkan keputusan ini pada konferensi pers yang digelar Selasa (24/12/2024).

“Dengan uraian dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK (Hasto Kristiyanto) bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan, berupa pemberian hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017-2022,” ujar Setyo.

Surat perintah penyidikan (Sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 dikeluarkan pada 23 Desember 2024, menandai babak baru dalam skandal politik yang menyeret nama besar PDIP.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Tersangka, Harun Masiku Masih Buron!

Harun Masiku, eks caleg PDIP yang buron selama lima tahun, diduga menyiapkan uang pelicin Rp850 juta untuk meloloskan dirinya ke DPR.

Hasto telah diperiksa oleh penyidik KPK sejak Januari 2020 dan terakhir kali pada Juni 2024. Namun, baru sekarang KPK menemukan bukti kuat yang menyeretnya sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Hasto tidak bekerja sendirian. DTI, orang kepercayaannya, juga disebut terlibat dalam mengatur skema suap bersama Harun Masiku.

Sementara itu, Wahyu Setiawan yang divonis tujuh tahun penjara pada 2021 telah bebas bersyarat sejak Oktober 2023.

Baca Juga: Cara Cek Hasil Seleksi PPPK 2024 Tahap 1, Simak Panduannya!

Skandal ini mencuat kembali setelah KPK berhasil mengumpulkan bukti-bukti baru, mempertegas komitmennya dalam memberantas korupsi di tengah tekanan politik.

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan, “Kami menghormati proses hukum, namun akan mengkaji kasus ini untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya.”

Penetapan Hasto sebagai tersangka tidak hanya mengguncang PDIP tetapi juga menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu.

Baca Juga: KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka, Politisasi atau Penegakan Hukum?