PURWAKARTA ONLINE, Jakarta – Pemerintah Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers pada Senin, 9 Juni 2025.
Langkah ini merupakan bentuk arahan tegas Presiden dalam menjaga kelestarian lingkungan dan penegakan hukum di sektor tambang.
“Presiden memutuskan bahwa empat IUP di luar Pulau Gag dicabut. Mulai hari ini, pemerintah resmi mencabut empat IUP di Raja Ampat,” ujar Bahlil.
Keputusan ini diambil setelah Bahlil bersama tim dari Kementerian ESDM melakukan inspeksi langsung ke Sorong dan Raja Ampat pada 5 Juni, sehari setelah Hari Raya Idul Adha.
Baca Juga: Ramai Link Video Cikgu Fadhilah, Banyak Tipu-Tipu Berkedok Konten Viral!
Seluruh aktivitas tambang di wilayah tersebut sempat dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi.
Dari lima perusahaan pemegang IUP di sana, hanya PT Gag Nikel yang dinilai memenuhi seluruh ketentuan teknis dan legal.
PT Gag Nikel telah beroperasi sejak tahun 1972, memiliki RKAB 2025, dan menjalankan prinsip pertambangan ramah lingkungan sesuai dengan Amdal.
“Lokasi PT Gag Nikel sekitar 42 kilometer dari Geopark Piaynemo dan justru lebih dekat ke Maluku Utara. Dari 260 hektare lahan, 54 hektare sudah dikembalikan ke negara,” kata Bahlil.
Ia juga meluruskan informasi viral soal kerusakan terumbu karang di Piaynemo yang beredar di media sosial.
Baca Juga: Link Video Elga Puruk Cahu Viral 5 Menit 44 Detik, Warganet Heboh Cari Tautannya
Pemerintah meminta masyarakat untuk bijak dalam menerima informasi.
Bahlil menambahkan bahwa pencabutan izin ini telah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat.