Sistem Politik Feudal di Kerajaan Pajajaran: Jejak Sejarah yang Masih Dijaga dan Dilestarikan!

PURWAKARTA ONLINE - Kerajaan Pajajaran, yang berdiri di wilayah Jawa Barat pada abad ke-14 hingga ke-16, memiliki sistem politik yang digunakan adalah sistem politik feudal.

Dalam sistem ini, susunan pemerintahan terdiri atas puncak tertinggi yang dipegang oleh seorang dengan gelar Prabu atau raja.

Di posisi kedua, terdapat seorang yang bergelar Putra Mahkota.

Sedangkan pada lapisan politik pemerintahan selanjutnya ditempati oleh golongan mangkubumi, disusul mantra, Wado, dan Syahbandar.

Pengelolaan dan pengaturan pemerintahan Kerajaan Pajajaran dilakukan dengan penunjukkan seorang kepala daerah oleh Raja yang berkuasa pada saat itu.

Tugasnya adalah mengurusi segala keperluan dan kendala yang terjadi pada tataran daerah-daerah di bawah kekuasaannya.

Baca Juga: Harga Robusta Asalan Hari ini Rp36 Ribu per Kilo di Purwakarta, Stok Tinggal 2 Kwintal!

Pertanggungjawaban atas kinerja kepala daerah yang telah ditunjuk disampaikan kepada golongan Mangkubumi serta Raja.

Sistem politik feudal merupakan sistem politik yang banyak diterapkan pada zaman dahulu.

Dalam sistem ini, kekuasaan berada di tangan seorang penguasa tunggal dan pusat kekuasaan berada di istana atau keraton.

Sistem ini biasanya diterapkan dalam kerajaan-kerajaan besar di Asia dan Eropa.

Namun, seiring perkembangan zaman, sistem politik feudal telah digantikan oleh sistem politik yang lebih modern dan demokratis.

Meskipun demikian, sistem politik feudal masih diterapkan di beberapa negara di dunia, seperti Inggris dan Jepang.

Baca Juga: Profil Syakirah TikToker Super Cantik yang Viral di Twitter, Namun Tersebar Video Aib? Simak Faktanya!