Jangan khawatir ! Berikut Fatwa MUI terkait Hukum dan Panduan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah PMK

- Selasa, 14 Juni 2022 | 16:19 WIB
Fatwa MUI terkait Hukum dan Panduan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah PMK (Gorajuara/dok: Diskominfo Kota Bandung)
Fatwa MUI terkait Hukum dan Panduan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah PMK (Gorajuara/dok: Diskominfo Kota Bandung)

Purwakarta Online - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang akhir-akhir ini menyerang hewan ternak, menjadi sebuah keresahan bagi masyarak yang ingin berkurban. Pasalnya salah satu syarat ternak yang layak untuk dikurbankan adalah ternak yang sehat dan tidak memiliki luka.

Beberapa protokol kesehatan ternak sudah diterapkan oleh pemerintah sebagai salah satu cara untuk memantau kelayakan hewan ternak dan membatasi penyebaran wabah PMK. Disisi lain, selain dari proses penanganan yang telah dilakukan sebagai masyarakat kita pun harus mengetahui  hukum yang berlaku untuk ternak yang terkena PMK.

Seperti yang telah dirangkum oleh tim Purwakarta Online dari siaran pers yang telah dilakukan oleh diskominfo bandung, berikut adalah Hukum Berkurban dengan Hewan yang Terkena PMK dan panduan untuk mencegahnya:

Baca Juga: 6 Media digugat Rp100 triliun, Dewan Pers siapkan Ahli Pers untuk sidang di PN Makassar!

  • PMK merupakan penyakit hewan yang disebankan oleh virus yang sangat menular dan menyerang hewan berkuku genap/belah seperti sapi, kerbau dan kambing.
  • Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya. Dapat disembuhkan dengan pengobatan agar tidak terjadi infeksi dan pemberian vitamin atau herbal untuk menjaga daya tahan tubuh dalam waktu 4-7 hari. Maka hukum kurbannya sah.
  • Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan/atau menyebabkan pincang/tidak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus serta penyembuhannya dalam waktu lama atau bahkan mungkin tidak dapat disembuhkan. Maka hukum kurbannya tidak sah.
  • Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban.
  • Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah bukan hewan kurban.
  • Pelobangan pada telinga hewan dengan ear tag atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya, tidak menghalangi keabsahan hewan kurban.

Baca Juga: Purwakarta Nihil PMK, Bupati Sebar Petugas Pemeriksa Hewan Kurban!

Panduan Kurban untuk Mencegah Peredaran Wabah PMK:

  • Umat Islam yang akan berkurban dan penjual hewan kurban wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban memenuhi syarat sah, khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
  • Umat Islam yang melaksanakan kurban tidak harus menyembelih sendiri dan/atau menyaksikan langsung proses penyembelihan.
  • Umat Islam yang menjadi panitia kurban bersama dengan tenaga kesehatan perlu mengawasi kondisi kesehatan hewan dan proses pemotongan serta penanganan daging, jeroan, dan limbah.
  • Lembaga Sosial Keagamaan yang memfasilitasi pelaksanaan kurban dan pengelolaan dagingnya agar meningkatkan sosialisasi dan menyiapkan layanan kurban dengan menjembatani calon pekurban dengan penyedia hewan kurban.
  • Daging kurban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk daging segar atau daging olahan.
  • Panitia kurban dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban diwajibkan menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan (higiene sanitasi) untuk mencegah penyebaran virus PMK secara lebih luas.

Baca Juga: Calon Haji Purwakarta Siap Diberangkatkan Usai Tuntaskan Manasik

  • Pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban bagi masyarakat muslim. Namun, bersamaan dengan itu Pemerintah wajib melakukan langkah pencegahan agar wabah PMK dapat dikendalikan dan tidak meluas penularannya.
  • Pemerintah wajib memberikan pendampingan dalam penyediaan, penjualan, dan pemeliharaan hewan kurban untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan kurban.
  • Pemerintah wajib mendukung ketersediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong hewan (RPH) sesuai dengan fatwa MUI tentang standar penyembelihan halal agar penyebaran virus PMK dapat dicegah semaksimal mungkin
  • Dalam hal terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah PMK ke daerah lain yang menyebabkan kurangnya stok, maka umat Islam yang hendak berkurban dapat berkurban di daerah sentra ternak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mewakilkan (tawkil) kepada orang lain atau berkurban melalui lembaga sosial keagamaan yang menyelenggarakan program pemotongan hewan kurban dari sentra ternak.

Dengan begitu diharapkan masyarakat dapat dengan tenang menjalani hari raya Idul Adha dengan pengawasan dari panitia kurban yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerahnya masing-masing.*** 

Editor: Febri Nugrahadi

Sumber: Diskominfo Bandung

Tags

Artikel Terkait

Terkini

1 juta kuota untuk CPNS dan PPPK 2022

Rabu, 29 Juni 2022 | 20:12 WIB

Menteri Pertanian RI adalah Ketua Mentan Sedunia!

Minggu, 26 Juni 2022 | 06:57 WIB
X