THR dan Gaji ke-13 fix ditandatangani Presiden Jokowi!

Ketentuan teknis pemberian THR dan gaji ke-13 lanjut Presiden Joko Widodo, akan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk yang bersumber dari APBN. Sedangkan yang bersumber dari APBD akan diatur oleh Peraturan Kepala Daerah.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN dan Peraturan Kepala Daerah untuk yang bersumber dari APBD," tutup Presiden.

Baca Juga: Lintasarta Siap Dukung Penerapan Digital di Berbagai Sektor

THR dan gaji ke-13 memang sangat dinantikan oleh para aparatur, bahkan oleh yang bukan aparatur sekalipun. Namun demikian 'budaya' ini khas sekali di Indonesia yang mungkin tidak dilakukan di negara lainnya.***

Baca Juga: Kenapa muncul iklan sebelum 1000 subscribers atau 4000 jam tayang? Inilah jawabannya!