Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Globalis, Ekonomi dan Kapitalis (bagian 1)


Sejak pertama kali ilmu ekonomi diakui sebagai cabang ilmu tersendiri dengan munculnya buku yang sangat terkenal The Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation (1776) oleh Adam Smith, persoalan pembangunan ekonomi, belum banyak dibicarakan. Masalah ini baru aktual setelah perang dunia kedua (PD II), (Arsyad, 1999: 4). Saat itu negara-negara yang baru merdeka berusaha mengejar ketertinggalannya, sehingga muncullah ekonomi pembangunan yang selanjutnya selalu dihubungkan dengan negara-negara baru merdeka atau negara-negara sedang berkembang (NSB) atau juga disebut negara-negara dunia ketiga (Gilarso, 1992:428).

Usaha NSB ini ternyata mendapat perhatian besar dari negara dunia pertama dengan memberikan bantuan-bantuan, baik berupa hibah (grant) maupun pinjaman lunak atau dalam bentuk bantuan teknik dan tenaga ahli, bahkan bantuan untuk melakukan studi kelayakan suatu proyek. Hal ini semakin gencar, apalagi ketika ada kepentingan untuk mendapat dukungan dalam perang ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur.

Sehingga, muncullah faham developmentalisme yang dikomandani oleh Amerika Serikat (Wahid, 1999: 20-22). Maka disusunlah sebuah strategi yang menciptakan konstruksi tatanan dunia pasca perang yang terpusat di Amerika Serikat, yaitu penerapan sistem Bretton Woods yang menyediakan kerangka institusional bagi sebuah tatanan ekonomi liberal yang diinginkan, dan Marshall Plan yang memberikan kemungkinan bagi mereka untuk mengelola perekonomian dunia pasca perang pada basis komitmen bersama bagi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tinggi, sebuah komitmen dari hasil hubungan negara masyarakat neo-liberal khas AS (Cholis, 1999:72).

Dominasi ini dipandang oleh para ilmuwan sosial sebagai fondasi hegemoni Amerika atas sekutunya di Eropa, yang selanjutnya digunakan untuk memperluas hegemoninya ke negara-negara dunia ketiga. Tidak heran kalau dalam sejarah pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga diwarnai dengan teori-teori Barat.

Seperti teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi (The Stages of Economic Growth Theories) yang bertumpu pada asumsi-asumsi ekonomi neo-klasik, teori internasionalis-struktural (The Sstructural Internationalist Theories) (Todaro, 1977: 87), dan teori keterbelakangan dan ketergantungan Marxis dan Neo-Marxis (Underdeveloped and Dependencia) (Clements, 1999: 59).

Berbagai macam teori yang dipakai ternyata belum mampu mengakhiri keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga. Masalah-masalah pembangunan seperti kemiskinan dan kepincangan distribusi pendapatan terus berlangsung memburuk. Kenyataan ini menyebabkan munculnya isu-isu kontroversial dalam ekonomi pembangunan yang secara umum mencerminkan ketidakpastian politik dan ekonomi tentang penerimaan politis teori-teori dalam pemecahan mendasar seperti pertambahan angka pengangguran produktif, penghapusan kemiskinan pedesaan dan urban, serta penurunan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Kontroversi ini semakin ruwet ketika ada campur tangan kepentingan-kepentingan tertentu dari badan-badan penyandang dana kuat seperti Bank Dunia (IBRD), IMF, ADB, dan berbagai badan pembangunan PBB (Clements, 1999: 10). Kenyataan di atas memunculkan asumsi bahwa kegagalan pembangunan di Dunia Ketiga adalah karena diterapkannya teori yang tidak sesuai dengan kondisi setempat (a-historis).

Banyak pengambil keputusan di Dunia Ketiga terpaksa membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan ideologi-ideologi yang sama sekali tidak sesuai dan dimodifikasi sekadar sesuai dengan kondisi historis dan kultural setempat sehingga menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang merusak terhadap kondisi sosio-ekonomi yang ada (Clements, 1999: 11).

Ketika Negara miskin meliberalkan pasar mereka, Negara kaya tetap secara tegas bersikap proteksionis, terutama di bidang seperti tekstil, pertanian, dan petrokimia, maka ketimpangan pendapatan terus meningkat di antara Negara kaya dan miskin. Ini adalah akibat dari globalisasi terhadap Negara miskin yang sebenarnya banyak ditentang keras oleh NSB. Hal ini dapat dilihat pada kegagalan pertemuan WTO di Seattle tahun 1999, dan protes keras pada pertemuan IMF/World Bank di Prague, September 2000, serta pertemuan G8 di Genoa, Juli 2001.

Para ahli ekonom berpendapat bahwa kacaunya pertemuan di Seattle bukanlah sekedar karena adanya ribuan demonstran yang tidak puas, melainkan terjadi karena kegagalan atas Amerika dan Eropa dalam merespons masalah dari Negara berkembang. Ketidaksetaraan yang berkembang akan menimbulkan resiko terbesar untuk masa depan dari ekonomi dunia.

Jika kondisi tidak adil antara Negara-negara maju dengan NSB ini terus berlanjut, maka tujuan globalisasi akan semakin jauh dari kata sukses. Sistem yang adil dalam mengakses pasar oleh NSB adalah sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang mendasar. Ini adalah pesan yang sama yang ilmuwan Muslim selalu berikan sepanjang abad melalui penekanan tegas terhadap keadilan. (*)

* Selengkapnya di Jurnal yang berjudul GLOBALISASI EKONOMI DAN IMPLIKASINYA BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG : TELAAH PENDEKATAN EKONOMI ISLAM Akhmad Nur Zaroni Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda. 2015

Berlangganan via Email