16 May 2020

beras-campuran-bantuan-dinsos-skandal-purwakarta-kabupaten-desa-isu
Gambar hanya ilustrasi. (metrobali.com)
Oleh: Bang Haji Ikhsan

Baru sebatas kabar angin saja semuanya paling lantang "mengutuk".

Sehingga timbul opini meyakinkan bahwa Dinas sosial melakukan kecurangan atau manipulasi anggaran dengan cara mencampur beras premium yang dianggarkan dengan beras lain yang kualitasnya lebih buruk.

Penggiringan opini sepihak ini jelas tidak fair

Sebab pada keterangan lain seorang pejabat menyebutkan bahwa beras ini baru sekedar sample dari penyedia dan sudah dikembalikan untuk diganti.

Ditengah ramainya perbincangan tentang "pencitraan" kepala daerah dengan asumsi pribadi mempolitisasi bantuan, ternyata banyak pihak juga melakukan pencitraan dengan cara "kenceng-kencengan" mengutuk kabar burung. 


Terdepan mengawasi?

Ada juga yang hobby depan-depanan merasa paling mengawasi.

Kalau selalu lantang mengaku sebagai kontrol sosial dan lalu terjadi "kelalaian sosial" maka kontrol sosialnya berarti payah dan pengawasnya mungkin lelap tidur.

Fungsi kontrol sosial dan pengawas selalu disalah-artikan dan disalah-tafsirkan.

Kontrol sosial bukan sebagai lembaga pemasti kesalahan tetapi semestinya sebagai pemasti kebenaran (memastikan semuanya berjalan dengan benar)

Kontrol sosial jangan merasa gagah hanya karena ikut menjustifikasi sebuah kesalahan, tetapi malah seharusnya malu karena kesalahan masih terjadi di wilayah "jajahan"-nya.

Balik lagi soal beras campuran

Dinas sosial tak layak dijadikan kambing hitam atas kejadian yang belum terang benderang ini. Dan malah bisa saja kehebohannya sebetulnya hanya hasil gorengan media saja.

Pada kenyataannya bisa saja itu adalah kesalahan kecil dengan solusi simple dan sudah dilakukan perbaikan.

Semestinya pandemi ini menjadikan kita sebagai manusia yang khusnudzon bukan malah menjadi pribadi yang selalu berburuk sangka. (*)

This post have 0 komentar

Next article Next Post
Previous article Previous Post
 
- -->